 | Deddy Supriady Bratakusumah - 2001 - 428 pages
...XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan...Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut di atas, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan... | |
 | Nommy Horas Thombang Siahaan - 2004 - 544 pages
...KV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Penuturan Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan...dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mengingat: 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran... | |
 | Dodik Ridho Nurrochmat - 2005 - 253 pages
...XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan...Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta. _ 2000a. Ketetapan MPR Rl Nomor III/MPR/ Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan... | |
 | Patrick Ziegenhain - 2008 - 255 pages
...Ketetapan MPR no. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaran otonomi daerah; pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan RI. Ketetapan MPR no. XVI/MPR/ 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Ketetapan... | |
 | 120 pages
...XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan...dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mengundangkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999... | |
 | 1998 - 338 pages
...Rantap MPR tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian. dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan RI. 10. Rantap MPR tentang Hak-hak Asasi Manusia. 11. Rantap MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang... | |
 | 172 pages
...penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yangberkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 44 Pendidikan Kewarganegaraan: 3) Menindaklanjuti Tap MPR No. XV/MPR/1998 adalah UU RI No. 22 Tahun... | |
| |
XV/MPR1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 